Desa dan Kelurahan

 Perbedaan Desa dengan Kelurahan dan perangkat desa

    v  DESA

Arti Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Fungsi Desa                                                                                                

Fungsi desa adalah sebagai berikut:

      §  Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota)

      §  Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan

       §  Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota

        §  Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia

    Perangkat Desa

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya.

   Ø  Ciri – ciri Desa

  Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut                                                                     

     1.   Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra ribuan jiwa

    2.   Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan

    3.  Cara berusaha (ekonomi) aalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi       alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan  pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

       Ø  Pemimpin Desa

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Kades)

Wewenang Kepala Desa adalah :
1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hal asal-usul desa
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
3. Tugas pembantuan dari pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Ø  Status Jabatan Kepala Desa (Kades)

Kepala Desa memiliki status jabatan sebagai pemimpin daerah atau desa tersebut

Ø  Status Kepegaiwaian Kepala Desa (Kades)

Kepala Desa memiliki status kepegawaian bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Ø  Proses Pengangkatan Kepala Desa

Kepala Desa diangkat melalui PILKADES (Pemilihan Kepala Desa) yang langsung diikuti oleh seluruh warga desa yang akan dipimpinnya kelak. Pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Ø  Masa Jabatan Kepala Desa

Masa jabatan kepala desa adalah 5 tahun dan apabila masa jabatannya sudah berakhir dapat dipilih kembali dalam 1 periode

Ø  Pembiayaan Pembangunan Desa

Dana yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan adalah berasal dari prakarsa masyarakat daerah itu sendiri. Dapat juga berasal dari : Pendapatan Asli Desa, Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Bantuan dari pemerintah propinsi / kabupaten / kota, dan Hibah / sumbangan dari pihak ketiga.

Ø  Badan Perwakilan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

v  KELURAHAN

Ø  Arti dari Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam menjalankan semua perencanaan pembangunan di kelurahan terdapat Dewan Kelurahan (Dekel). Dewan Kelurahan berfungsi sebagai pemberi masukan kepada lurah tentang rencana pembangunan di wilayahnya.

Ø  Ciri – Ciri Kelurahan

1) Berada di kecamatan kota/ibukota kabupaten/kotamadya
2) Merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah
3) Pendanaan jadi satu dalam APBD
4) Tidak ada otonomi
5) Tidak ada demokrasi dalam pemilihan lurah. Lurah dipilih oleh Bupati/Walikota melalui Sekda
6) Bersifat administratif
7) Bukan bagian dr otonomi desa

Ø  Fungsi Kelurahan

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 

b. pemberdayaan masyarakat; 

c. pelayanan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan. 

Ø  Perangkat Kelurahan

Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi

serta jabatan fungsional.

Ø  Pemimpin Kelurahan

Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota atas usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil. Maka lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Wewenang Lurah adalah :
1. Pelaksana kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Ø  Status Jabatan Lurah

Lurah memiliki status jabatan sebagai perangkat pemerintahan kabupaten / kota yang melakukan tugas di kelurahan yang dipimpinnya

Ø  Status Kepegaiwaian Lurah

Lurah memiliki status kepegawaian sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Ø  Proses Pengangkatan Lurah

Lurah dipilih berdasarkan pilihan bupati / walikota

Ø  Masa Jabatan Lurah

Masa jabatan lurah tidak dibatasi, dan disesuaikan dengan aturan pensiun PNS (umur 58 tahun)

Ø  Pembiayaan Pembangunan Kelurahan

Dana yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan adalah berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah ataupun dari bantuan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten /kota dan bantuan pihak ketiga serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Ø  Dewan Kelurahan

Dalam Perda No. 5 tahun 2000 dinyatakan bahwa Dewan Kelurahan merupakan lembaga konsultatif perwakilan Rukun Warga (RW), sebagai wahana partisipasi masyarakat di Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai perwujudan demokrasi di Kelurahan. Lebih lanjut ditegaskan, Dewan Kelurahan merupakan mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemrintahan dan pemberdayaan masyarakat.

v  KESIMPULAN

	Perbedaan	Desa	Kelurahan
1	Pemimpin	Kepala Desa (Kades)	Lurah
2	Status Jabatan	Pemimpin daerah / desa tersebut	Perangkat pemerintahan kabupaten / kota yang sedang bertugas di kelurahan tersebut
3	Status Kepegawaian	Bukan PNS	PNS
4	Proses Pengangkatan	Dipilih oleh rakyat melalui PILKADES	Ditunjuk oleh bupati / walikota
5	Masa Jabatan	5 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 periode	Tidak dibatasi dan disesuaikan dengan aturan pensiun PNS
6	Pembiayaan Pembangunan	Dana berasal dari prakarsa masyarakat	Dana berasal dari APBD

                  Organigram desa

·     Pendapatan kades

Sebelum berlakunya UU Nomor 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, yang berkaitan dengan ”penghasilan” atau ”imbalan” bagi Kepala Desa dan Perangkat/Pamong Desa, dikenal tanah bengkok. Ada bermacam-macam istilah dari tanah bengkok ini seperti tanah lungguh, tanah pangarem-arem, dan tanah bercatu. Tanah bengkok ini adalah tradisi yang diterapkan untuk menggaji Kepala Desa dan Perangkat/Pamong Desa yang telah berjalan lama sekali, dan tanah bengkok ini sebagai bentuk pengkaryaan atau kontra prestasi atau imbalan jasa orang yang menjadi Kepala Desa dan Perangkat/Pamong Desa lainnya, yang diharapkan dengan adanya tanah ini Kepala Desa dan perangkat/pamongnyamempunyai motivasi yang luas dalam membina dan mengurus kepentingan masayarakat Desa umumnya.

     Tanah bengkok, menurut Hukum Adat merupakan tanah jabatan kepala desa. Artinya dikenal ada hak keuntungan jabatan, ialah hak dari seorang perangkat/pamong desa untuk memetik hasil atas tanah jabatannya, selama ia memegang jabatan di suatu desa. Ia atau anak turunannya tidak boleh menjual atau menggadaikan tanah itu. Hak itu berakhir jika ia turun dari jabatannya atau selesai masa tugasnya dan jika ini terjadi, maka tanah itu kembali ke hak peraturan desa, tegasnya, berpindah ke tangan penggantinya.

      Dengan diberlakukannya UU 32/2004 dan PP 72/2005 diamanatkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap melalui APBDesa. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan perundang-undangan tentang Desa di atas, maka di Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Perda 21/2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengaturan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Perda 21/2007 dengan cara memberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan desa yang ditetapkan dalam APBDesa, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugasnya. Prinsip-prinsip dasar kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain bahwa penghasilan dibayarkan setiap bulan paling sedikit sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), ditetapkan dalam APBDesa, di samping penghasilan tetap juga diberikan tunjangan dan tambahan penghasilan serta pemberian penghargaan pada saat purna tugas atau pensiun. Khusus bagi Kepala Desa yang habis masa jabatannya, maka diberikan bantuan dana kewirausahaan yang diharapkan dapat menciptakan semangat berwirausaha bagi mantan Kepala Desa yang telah purna tugas. Dengan adanya pengaturan hak-hak keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lebih baik, maka di samping akan meningkatkan kesejahteraan juga diharapkan akan meningkatkan kinerja dan profesionalitas. Oleh karena itu untuk merealisasikan hal ini setiap Pemerintahan Desa dituntut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas pengelolaan potensi dan sumber daya desa yang dimilikinya. Untuk itu maka guna memberikan kesiapan kepada Pemerintah Kabupaten dan Desa dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah ini diberikan jangka waktu selama 2 (dua) tahun untuk mempersiapkan penataan perangkat regulasi dan sumber keuangan desa. Persiapan-persiapan tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan inventarisasi potensi, inventarisasi alokasi anggaran dan penyusunan regulasi/petunjuk teknis/operasional baik di tingkat Kabupaten maupun Desa.

     Dalam masa transisi pengaturan kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa dari aturan lama ke aturan baru, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sangat hati-hati dan diupayakan tidak menimbulkan gejolak. Oleh karena itu, pada tahapan ini masih diberlakukan pemberian penghasilan melalui bengkok, namun jumlah peghasilan bengkok tersebut dimasukkan/dicatat dalam APBDesa. Selain penghasilan yang berasal dari tanah kas desa/bengkok, kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) yang dibebankan pada APBD, dan khusus bagi desa-desa non bengkok/bengkok minim diberi Tunjangan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa Non-Bengkok/Berbengkok Minim.

     Mendasarkan pada regulasi tentang penghasilan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru, nantinya tanah bengkok harus dialihkan statusnya menjadi tanah (kas) desa, sehingga hasilnya bukan semata-mata manjadi hak kepala desa atau perangkat desa, tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian, dalam tataran implementasi di lapangan, hal ini memang dirasakan sangat sulit, antara lain disebabkan karena beberapa hal seperti :

1. Perubahan regulasi dari pemberian bengkok ke penghasilan adalah berkaitan dengan perubahan budaya, tradisi dan adat istiadat desa yang telah bertahun-tahun berlaku/diterapkan;
2. Pemberian bengkok merupakan penghargaan atas pengabdiannya dalam suatu masyarakat yang bercorak ”paguyuban” (gemeinschaft), sedangkan pengertian ”penghasilan” atau ”upah/imbalan” adalah merupakan penghargaan bagi ”pekerja/buruh” yang mengarah pada masyarakat yang bercorak ”patembayan” (gessellschaft). Kata ”penghasilan” bagi masyarakat desa dirasakan lebih ”merendahkan martabat” sehingga hal ini sulit diterima oleh mereka;
3.  Ukuran ”UMR” sangat sulit disetarakan dengan beban kerja dan tanggung jawab seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;

     Untuk merealisasikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam PP 72/2005, diharapkan ada petunjuk yang jelas dan tegas tentang tata-cara pengalihan tanah bengkok menjadi tanah (kas) desa serta standarisasi penghasilan dan tunjangan (meskipun sudah ada ketentuan UMR) yang diberikan, paling tidak untuk desa-desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Standarisasi yang diperlukan adalah yang berkaitan dengan tata-cara mengukur beban kerja, karena hal ini akan berkaitan dengan tata-cara penghitungan penghasilan dan tunjangan; prosentase minimal dan maksimal beban belanja pegawai dalam APBDesa serta besarnya bantuan untuk penghasilan bagi desa-desa yang kurang/tidak mampu APBDesa-nya.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi yaitu perlunya alokasi anggaran dari APBD Provinsi untuk :

• peningkatan kemampuan desa, terutama yang berkaitan dengan dukungan peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tunjangan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Purna Bhakti dsb);

• pengadaan tanah kas desa (TKD) untuk desa-desa yang TKDnya minim guna menunjang peningkatan penghasilan/kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

• pemberian reward kepada desa berprestasi berupa dana stimulan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa atau modal pengembangan BUMDesa/Lembaga Keuangan Desa.

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA PADA PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, yang mana daerah provinsi  tersebut terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan fungsinya masing-masing.
Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat jika dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah inilah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara dan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah.
Sama halnya dengan wujud keuangan negara pada pemerintah pusat yang dapat dilihat dari LKPP, wujud keuangan negara pada pemerintah daerah juga dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masing-masing pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota, karena sebagaimana informasi yang terdapat pada LKPP, dalam LKPD juga memberikan informasi tenteng aset, utang dan ekuitas pemerintah daerah serta pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
Pada dasarnya wujud keuangan negara pada pemerintah pusat hampir sama dengan wujud keuangan negara pada pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari komponen atau klasifikasi aset, utang, ekuitas, belanja dan pembiayaan negara pada pemerintah pusat yang sama dengan komponen atau klasifikasi aset, utang, ekuitas, belanja dan pembiayaan daerah pada pemerintah daerah. Namun, perbedaannya terletak pada struktur pendapatan antara pendapatan negara dan pendapatan daerah. Jika komponen pendapatan negara pada pemerintah pusat yang tergambarkan dalam APBN terdiri dari pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak dan pendapatan hibah, berbeda dengan komponen pendapatan daerah sebagaimana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
A.   PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
1.   Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku saat ini adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang tersebut pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Yang termasuk pajak daerah untuk provinsi adalah:
(a)     Pajak Kendaraan Bermotor;
(b)    Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
(c)     Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
(d)    Pajak Air Permukaan;
(e)     Pajak Rokok.
Sedangkan yang termasuk pajak daerah untuk kabupaten/kota terdiri atas:
(a)     Pajak Hotel;
(b)    Pajak Restoran;
(c)     Pajak Hiburan;
(d)    Pajak Reklame;
(e)     Pajak Penerangan Jalan;
(f)      Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
(g)    Pajak Parkir;
(h)    Pajak Air Tanah;
(i)      Pajak Sarang Burung Walet;
(j)      Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan;
(k)     Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Berkaitan dengan pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menentukan tarif pajak daerah sesuai keputusan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD, sepanjang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga tidak dibenarkan untuk memungut pajak daerah selain pajak daerah yang telah ditetapkan pada UU No. 28 Tahun 2009 tersebut. Sedangkan untuk melakukan pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah merupakan wewenang dan tanggungjawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atau Biro Keuangan pada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.
2.   Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Perbedaan utama antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada imbal jasanya. Pada saat membayar pajak daerah, pihak yang membayar pajak (wajib pajak) tidak langsung mendapatkan imbalan pada saat melakukan pembayaran, berbeda dengan retribusi daerah. Pembayaran retribusi daerah dapat dilakukan jika pembayar retribusi (wajib retribusi) telah mendapatkan pelayanan atau keperluannya telah difasilitasi oleh pemerintah daerah.
Objek retribusi adalah jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, retribusi dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
(a)  Retribusi Jasa Umum
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, yang antara lain terdiri dari: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Selain jenis Retribusi diatas, baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dapat menetapkan retribusi jasa umum lainnya, sepanjang telah ditetapkan pada peraturan pemerintah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
-       Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
-       jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
-       jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
-       jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
-       Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
-       Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
-       pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
(b) Retribusi Jasa Usaha
Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
-      Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
-      Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
Jenis Retribusi Jasa Usaha antara lain terdiri dari: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan,  Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Retribusi Jasa Usaha, sepanjang telah ditetapkan pada peraturan pemerintah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
-       Retribiusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
-       jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
(c)  Perizinan Tertentu
Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain terdiri dari: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan (HO), Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Pemerintah daerah diperbolehkan untuk menetapkan retribusi perizinan tertentu lainnya, sepanjang telah ditetapkan pada peraturan pemerintah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
-       perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
-       perizinan tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
-       biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan;
Sama halnya dengan pemungutan PNBP, pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selain DPPKAD, sepanjang masih dalam kewenangannya dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
3.   Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari aset pemerintah daerah yang digunakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan atau badan usaha, baik badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD) maupun badan usaha milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba yang dibagikan (deviden) dari perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:
(a)  bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
(b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
(c)  bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4.   Lain-lain PAD yang sah.
Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, namun masih termasuk dalam kategori PAD. Lain-lain PAD yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
(a)     hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
(b)    jasa giro;
(c)     pendapatan bunga;
(d)    penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
(e)     penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
(f)      penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
(g)    pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
(h)    pendapatan denda pajak daerah;
(i)      pendapatan denda retribusi;
(j)      pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
(k)     pendapatan dari pengembalian;
(l)      pendapatan dari pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
(m)   pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
(n)    pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
B.   DANA PERIMBANGAN
Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugasbantukan kepada Daerah.
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.
Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.
1.   Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pada dasarnya, selain dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pendapatan daerah, DBH juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, walaupun pendapatan atas pajak negara dan pendapatan yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) merupakan wewenang pemerintah pusat untuk memungutnya, namun sebagai daerah penghasil, pemerintah daerah juga berhak untuk mendapatkan bagian atas pendapatan dari potensi daerahnya tersebut.
Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak negara, meliputi:
(a)     Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
(b)    Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
(c)     Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, meliputi:
(a)     Sektor Kehutanan;
(b)    Sektor Pertambangan umum;
(c)     Sektor Perikanan;
(d)    Sektor Pertambangan minyak bumi;
(e)     Sektor Pertambangan gas bumi; dan
(f)      Sektor Pertambangan panas bumi.
Besarnya proporsi dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tergantung dari jenis pendapatan. Begitupula antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota proporsinya tidak merata untuk setiap jenis pendapatan.
KEUANGAN DAERA 

(sumber kompas dan wikipedia)